Pesawaran, – Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) secara resmi telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Pesawaran pada Senin, 21 Juli 2025.
Aksi tersebut direncanakan akan digelar pada Kamis, 24 Juli 2025 mendatang, dengan rute aksi dimulai dari Tugu Pengantin, dilanjutkan ke Kantor Bupati, dan berakhir di Kejaksaan Negeri Pesawaran.
Aksi ini bukan sekadar peringatan 18 tahun berdirinya Kabupaten Pesawaran, tetapi juga menjadi momen refleksi kritis terhadap akhir masa jabatan Bupati periode 2020–2025 yang dinilai sarat masalah anggaran.
Dalam pernyataannya, FOKAL menyampaikan empat poin tuntutan utama:
Refleksi 18 tahun Kabupaten Pesawaran serta evaluasi kinerja akhir masa jabatan Bupati periode 2020–2025.
Mendesak Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait dugaan penyimpangan dan kejanggalan anggaran pada beberapa OPD, antara lain Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dan 2024.
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas.
Meminta Bupati Pesawaran agar segera melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang terindikasi melakukan pemborosan anggaran melalui kegiatan non prioritas, yang dinilai mengarah pada praktik koruptif dan menjadi salah satu penyebab defisit anggaran daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Abzari Zahroni, yang akrab disapa Bung Rony, selaku Pembina LSM FOKAL, menegaskan pentingnya tekanan moral dari masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak pasif menghadapi berbagai kecurigaan atas realisasi anggaran publik.
“Perlu diingat, masyarakat dan organisasi memiliki keterbatasan fungsi formal dalam pengawasan. Maka dari itu, aksi ini adalah bentuk pressure agar APH segera bergerak. Karena dalam banyak kasus, kejahatan anggaran terbongkar justru dari hal yang dicurigai dan terasa janggal,” ujar Bung Rony.
FOKAL menilai pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan meninggalkan jejak kepemimpinan yang buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, mereka menyerukan kepada seluruh elemen sipil untuk tidak apatis, dan turut serta mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan aktif.
