DPC Apdesi Kabupaten Tanggamus Apdesi Diketuai Mirza YB. Sowan atau Audiensi ke PJ Bupati Tanggamus Untuk Yang Pertama Kalinya

Senin 01 2024, April 01, 2024 WAT
Last Updated 2024-03-31T21:46:28Z


Tanggamus, Lampung –
Diruang Rapat Bupati Tanggamus 15 Dewan Perwakilan Kecamatan (DPK) Se-tanggamus Yang Diketuai Oleh Mirza YB di terima oleh PJ Bupati sekitar jam 13,00 Kamis 21 Maret 2024.


Terkait pertemuan dengan PJ Bupati Tanggamus ini merupakan audiensi yang pertama dari DPC Apdesi Kabupaten Tanggamus yang di ketuai Mirza YB dimana banyak yang dibahas terkait program program Kabupaten yang akan bersinerji dengan pemerintahan Pekon


Lebih lanjut, Sekretaris DPC Apdesi Tanggamus Sumadi memaparkan Berkomunikasi terkait kelancaran pembayaran ADP dan pembagian hasil pajak retribusi alhamdullilah dari kepala keuangan juga hadir menjelaskan insyaallah akan diselesaikan masalah ini kalau Tiada ada halangan.


Perlu diketahui juga oleh kawan kawan media juga banyak tahu ada dualisme kepengurusan Apdesi Tanggamus tetapi itu tidak jadi permasalahan karna Organisasi Apdesi ini bukan berebut akan tetapi ada dua wadah Organisasi yang sama sama membela kepentingan tujuan kepala Pekon yang satu adalah SK dari Menkopolhukam, kami sendiri yang di SK kan oleh kementrian Dalam negeri


Dimana seluruh perangkat pekon aparatur Pekon termasuk kepala Pekon termasuk naungan Mentri Dalam Negeri jadi wajar SK kami dari Mentri Dalam Negeri itu dan kami juga dalam menyusun kepengurusan organisasi DPC ini selalu berkomunikasi dengan orang orang Kepala Pekon yang di tunjuk yang mau masuk kepengurusan itu insyaallah kepengurusan pengurusan yang ada itu Fix sesuai dengan komunikasi kami yang dimasukan kepengurusan.


Terkait masalah pertemuan intinya dengan PJ Bupati tadi adalah memperkenalkan diri organisasi DPC Tanggamus ini terkait sinergitas antara pemerintahan Kabupaten dengan pekon Pekon banyak lagi yang dibahas.


“Intinya pertemuan dengan PJ Bupati Tadi memperkenalkan diri Organisasi DPC Apdesi Tanggamus ini terkait sinergitas antar pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Pekon”, ungkap Sumadi.(TOMI).


 

Trending, Hukum KriminalMore