PESAWARAN – Maraknya pemberitaan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran APBD tahun 2025 mendorong Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pesawaran untuk berkomitmen mengawal isu ini hingga ada kepastian hukum. Ketua AWPI Pesawaran, Syahrul, yang akrab disapa Maung Andalas, mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih peka dalam melaksanakan anggaran pembangunan di Bumi Abdan Jejama.
Menurut Syahrul, sejumlah pekerjaan pembangunan menjadi sorotan publik. "Seperti pengerjaan tender pembangunan di Kecamatan Way Lima yang diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), juga pengerjaan jalan lingkungan di Desa Kota. Dinas terkait harus turun ke lapangan untuk memastikan kebenarannya," tegasnya, Minggu (21/12/2025).
Lebih lanjut, Ketua AWPI Pesawaran itu menyatakan harapannya agar tindak korupsi tidak tumbuh subur. "Jangan sampai Bumi Abdan Jejama ini makin terpuruk, apalagi hingga menjadi kabupaten dengan stigma divisit anggaran 'ABADI' akibat ulah oknum yang hanya memakmurkan diri sendiri," ujarnya.
Syahrul juga mendorong peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran dalam pengawasan. "DPRD harus turut serta mengawasi pelaksanaan anggaran pembangunan oleh para pemenang tender. Jangan sampai tutup mata, yang kemudian memunculkan pertanyaan publik seolah-olah proyek ini menjadi proyek 'beri-bekem' atau bagi-bagi keuntungan," lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Syahrul menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu. "Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) tegas dan adil dalam memberantas korupsi, khususnya di Bumi Abdan Jejama yang kita cintai ini," tutupnya.
Pernyataan ketua AWPI Pesawaran ini diharapkan dapat menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta mendorong tindak lanjut hukum atas setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan. (Red)
