Pesisir Barat – Menyikapi pemberitaan salah satu media online terkait dugaan ketidaksesuaian material pada proyek renovasi dan rehabilitasi MI Al Falah, Dusun Medati SP 3, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, sejumlah awak media lokal melakukan penelusuran langsung ke lokasi.
Proyek yang dilaksanakan oleh PT RIS Putra Delta tersebut sebelumnya disorot karena disebut menggunakan pasir yang tidak sesuai spesifikasi serta kayu damar yang dinilai masih muda dan bengkok.
Saat dikonfirmasi di lokasi, pengawas lapangan, Exsa, membantah dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pasir yang disebut tidak sesuai spesifikasi merupakan material untuk urukan atau timbunan, bukan untuk campuran adukan Tidak mungkin pasir urukan digunakan untuk campuran,” ujarnya, Senin (13/04/2026).
Terkait penggunaan kayu damar, Exsa menyatakan bahwa material yang digunakan telah mengikuti standar yang ditentukan, yakni kayu kelas dua.
“Kalau soal kayu rata-rata memang ada yang tidak lurus sempurna, tapi kami tetap berupaya memilih yang paling layak digunakan. Untuk soal tua atau muda, yang jelas kami pakai sesuai standar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap siapa pun yang ingin melakukan pengecekan di lapangan.
“Kami selalu terbuka. Siapa pun boleh datang dan bertanya, kami jawab sesuai tugas dan fungsi kami,” tambahnya.
Dari pantauan di lapangan, aktivitas proyek berjalan normal dan tidak ditemukan adanya upaya penutupan akses informasi. Bahkan, masyarakat sekitar disebut kerap datang ke lokasi proyek.
Sejumlah warga yang ditemui juga memberikan tanggapan positif. Salah satunya, MR, mengaku bersyukur atas adanya renovasi sekolah tersebut.
“Kami sangat berterima kasih sekolah ini direnovasi. Kalau mengandalkan dana komite, mungkin lama. Yang saya lihat pembangunan berjalan lancar dan hasilnya bagus,” ujarnya.
Meski demikian, sebagian masyarakat mengaku tidak memiliki pemahaman teknis terkait kualitas material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah juga telah dimintai keterangan guna memastikan berbagai informasi yang beredar, termasuk terkait status lahan sekolah. (Red)
