Pesisir Barat - Polemik terkait belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Pimpinan Cabang (PC) Pagar Nusa Pesisir Barat kian memanas. Meski Konferensi Cabang (Konfercab) telah usai dilaksanakan sejak 27 juli 2025 dan seluruh berkas persyaratan telah dinyatakan lengkap, Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa hingga kini masih menahan hak legitimasi organisasi tersebut tanpa alasan yang jelas.senin, 26/01/2026.
Sikap Arogan dan TidakTransparan
Sekretaris PC Pagar Nusa Pesisir Barat, Sukron Hadi, mengecam keras sikap jajaran administrasi Pimpinan Pusat yang dinilai tidak transparan dan menutup diri dari komunikasi formal.
Sukron mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan tidak profesional yang diterima saat mencoba melakukan klarifikasi.
"Saya telah berupaya melakukan konfirmasi berkali-kali kepada admin Sekretariat Pagar Nusa Pusat. Bukannya mendapatkan jawaban solutif, kontak saya justru diblokir. Ini adalah sikap yang sangat arogan dan tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi," tegas Sukron Hadi.
Indikasi Penjegalan dan Politisasi Organisasi
Pihak PC Pagar Nusa Pesisir Barat mencium adanya aroma "penjegalan" sistematis yang berkaitan dengan dinamika internal, termasuk ketidakjelasan jadwal Konferensi Wilayah (Konferwil) Pagar Nusa Lampung.
Penundaan SK ini dianggap bukan sekadar masalah administrasi, melainkan langkah politis yang merugikan kader di tingkat bawah.
Poin-poin tuntutan dan sorotan PC Pagar Nusa Pesisir Barat:
1. Legitimasi Mandeg: Tanpa SK, roda organisasi tidak dapat berjalan secara sah, menghambat kaderisasi, dan mematikan aktivitas dakwah serta pencak silat di Pesisir Barat.
2. Admin Politis:
Sikap admin pusat yang banyak dalih dan cenderung memperlambat proses dinilai sebagai bentuk sabotase terhadap struktur sah hasil Konfercab.
3. Kritik Arus Bawah: Pengurus Pusat terkesan sangat politis dan jauh dari semangat melayani anggota di akar rumput.
Sukron Hadi menegaskan bahwa Pagar Nusa bukan milik segelintir elite yang bisa sesuka hati memainkan administrasi untuk kepentingan tertentu.
"Sikap Pusat yang mendiamkan kami sama saja dengan mematikan nadi organisasi di daerah. Kami menuntut transparansi segera. Jangan jadikan administrasi sebagai alat sandera politik" pungkasnya.
